Keuangan Daerah Dituding Bermasalah Oktober 27, 2008

Pemerintah pusat terus saja menyalahkan daerah. Setelah perda (peraturan daerah) yang diobok-obok -dituding bermasalah-, giliran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuding adanya dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Sudah bersihkah pengelolaan keuangan pusat? Berikut analisi Peneliti The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) Dadan S. Suharmawijaya .

———–

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sejumlah kelemahan pengelolaan keuangan daerah. Hal itu disebut dalam ikhtisar laporan yang dibacakan Ketua BPK Anwar Nasution di depan Rapat Paripurna DPR pada Selasa (21/10). Dalam laporan BPK itu, antara lain, ditemukan pertanggungjawaban belanja daerah tanpa bukti memadai sebesar Rp 1,96 triliun. Ada juga kekurangan volume atau kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan daerah minimal Rp 77,39 miliar.

Pengelolaan anggaran daerah tanpa mekanisme APBD sebesar Rp 626,27 miliar. Ditemukan pula anggaran pemberian bantuan kepada instansi vertikal yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp 51,4 miliar. Selain itu, ada penyertaan modal pemda pada BUMD tanpa bukti kepemilikan sebesar Rp 446,94.

Cermin dari Bondowoso, Probolinggo, dan Sidoarjo Oktober 27, 2008

Daerah ternyata bisa memanfaatkan peluang desentralisasi. Hal itu terbukti pada banyaknya inovasi yang dihasilkan daerah selama otonomi daerah (otda). Bukan itu saja, inovasi ternyata juga bisa memicu percepatan pembangunan manusia di daerah. Pengalaman beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur menjadi contoh.

JPIP menemukan fakta menarik di daerah-daerah yang produktif melahirkan inovasi. Contohnya, daerah-daerah yang didominasi kawasan pedesaan, namun menonjol dalam inovasi pendidikan. Indikator pembangunan manusia dalam aspek tersebut menghasilkan capaian yang bagus.

Persentase Anggaran Lingkungan Hidup di Jatim, Kurang dari Satu Persen Oktober 27, 2008

Komitmen anggaran lingkungan hidup pemerintah kabupaten-kota di Jawa Timur (Jatim) masih rendah. Rata-rata hanya 0,03 persen dari total belanja langsung APBD. Apa dampaknya terhadap pengelolaan lingkungan hidup di daerah? Berikut ulasan Hariatni Novitasari dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).

—

Dalam dua tahun terakhir, lingkungan hidup menjadi salah satu bidang yang dimonitor dan dievaluasi JPIP. Temuannya sangat bervariasi. Baik program pengelolaan lingkungan hidup maupun kebijakan penganggaran. Kategori itu kaya inovasi. Di antara lima parameter, lingkungan hidup memiliki inovasi terbanyak kedua setelah pelayanan publik. Pada Otonomi Award 2008 (OA 2008), 15 daerah bersaing ketat untuk menjadi yang terbaik.

Alokasi anggaran merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah (pemda) terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Anggaran pengelolaan lingkungan merupakan bagian belanja langsung daerah. Angka di bawah satu persen menunjukkan rendahnya komitmen pemda di Jatim. Belum semua pemda menjadikan lingkungan hidup sebagai isu utama pembuatan kebijakan di daerah.

Lima Tahun Undang-Undang Sisdiknas, Urusi Penerbit, Abaikan Desentralisasi Agustus 29, 2008

UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) telah berusia lima tahun. Bagaimanakah potret perjalanan UU yang proses pembahasannya cukup alot dan kontroversial tersebut? Berikut ulasan peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Nur Hidayat.
—
Di tengah hiruk-pikuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di berbagai penjuru nusantara, tidak banyak kalangan yang mengingatkan publik bahwa UU Sisdiknas telah berusia lima tahun. Padahal, lebih dari lima tahun lalu, proses pembahasan (rancangan) UU itu sempat diwarnai perdebatan cukup sengit dan menguras emosi massa.

Di tengah polemik dan kontroversi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) -minus Fraksi PDIP- akhirnya menyetujui (rancangan) UU ini pada 11 Juni 2003. Tidak sampai sebulan kemudian, Presiden Megawati pun menandatanganinya pada 8 Juli 2003.

Sentralistis, Mandulkan Inovasi Daerah Agustus 29, 2008

Dari catatan hasil monitoring JPIP selama hampir sewindu implementasi otonomi daerah, sangat sulit menemukan inovasi kebijakan pendidikan yang murni lahir atas inisiatif daerah. Hampir semua daerah tidak memiliki gagasan genuine dalam mengatasi keterbatasan ataupun memaksimalkan potensi yang dimiliki.

Kondisi itu berbeda dengan hasil monitoring pada bidang pelayanan publik lain, seperti pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi (perizinan maupun non-perizinan). Pada kedua bidang itu, meski ketergantungan pada “petunjuk dari Jakarta” masih tinggi, kondisinya relatif lebih baik. Lalu, di mana letak akar persoalannya?