41 Bupati Terkait Kasus Korupsi Agustus 27, 2008

Jakarta – Tahun 2007 ini, 41 bupati dari seluruh Indonesia terkait kasus korupsi. Status hukumnya beragam, ada yang dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan bahkan sudah divonis bersalah.

17 Bupati di antaranya berstatus saksi atau kasusnya masih dalam penyelidikan dan tidak menutup kemungkinan menjadi tersangka. 20 Bupati sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi.

2 Bupati, yakni Bupati Kutai Kartanegara Syaukani HR dan Bupati Semarang Bambang Guritno sudah memasuki tahap penuntutan sebagai terdakwa korupsi. Kemudian dua bupati sudah divonis, salah satunya Bupati Kendal Hendy Boedoro yang baru saja divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Selasa 18 September 2007 lalu.

Berikut daftar 41 bupati tersebut berdasarkan data yang dikumpulkan Indonesian Corruption Watch (ICW) per 20 September 2007 yang disusun menurut abjad provinsi:

Korupsi Para Bupati Agustus 27, 2008

detiknews.com. Jakarta – Dari 41 bupati yang tersandung kasus korupsi, Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hassan Rais, paling fenomenal. Bupati dari kabupaten terkaya di Indonesia ini didakwa 4 kasus dugaan korupsi dengan nilai total kerugian negara mencapai Rp 120 miliar.

Angka yang didakwakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor itu sebenarnya lebih rendah dari yang diduga selama ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan Indonesian Corruption Watch (ICW) per 20 September 2007, Syaukani diduga melakukan korupsi dengan taksiran angka kerugian negara mencapai Rp 2,1 triliun.

Kasus pertama Syaukani adalah menandatangani surat keputusan pembagian uang perangsang atas penghasilan daerah dari migas. Kasus kedua adalah penunjukan langsung proyek FS Bandara Kutai Kartanegara.

Jika Masih Sempit, PKS Tak Laku pada Pemilu 2009 Agustus 27, 2008

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama ini identik dengan golongan Islam perkotaan yang eksklusif. Tak sedikit cibiran ditujukan pada partai berlambang padi dan kapas beserta bulan sabit tersebut. PKS pun mendapatkan tips-tips pemasaran dari bos Jawa Pos Group Dahlan Iskan. Agar tetap laku dijual, PKS harus semakin terbuka dan tidak sempit. “Yang sempit-sempit nantinya tidak akan laku,” ujar Dahlan saat menjadi pembicara dalam dialog ‘Kebangsaan Nasionalisme di Tengah Arus Perubahan’ di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (26/8/2008).

Menurut Dahlan, agar citra PKS tak sempit dan semakin dilirik masyarakat, bisa saja PKS mengubah slogan kesejahteraan menjadi kemakmuran. “Agar terlihat Islami, kemakmurannya ditambah kemakmuran dunia akhirat,” kata Dahlan disambut tawa ratusan pengunjung yang hadir. PKS, menurut Dahlan akan berhasil memperjuangkan ide-ide yang mereka gagas jika mengombinasikan dua hal, yakni penting dan menarik. Menurutnya, selama ini PKS memang menjadi bagian penting dalam perjalanan politik di Indonesia.

Kiemas Buka Pintu dengan PKS; Koalisi Direalisasikan setelah Pemilu Legislatif Agustus 27, 2008

JAKARTA – Taufiq Kiemas benar-benar lincah dalam melakukan manuver politik. Setelah bergandengan tangan dengan petinggi Partai Golkar, suami Megawati Soekarnoputri itu kemarin bersedia menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Forum tersebut juga digunakan Kiemas untuk berwacana bahwa tidak tertutup kemungkinan munculnya koalisi. ”Tadi Saudara Zulkifimansyah meminta saya hadir. Padahal, yang diundang ke sini adalah Saudara Pramono Anung (Sekjen PDIP). Tapi, dia (Zulkifimansyah, Red) bilang minta tolong supaya hadir agar kita bisa saling tolong-menolong pada saatnya nanti,” ujarnya di depan massa PKS dalam dialog Nasionalisme di Tengah Arus Perubahan di Hotel Sahid, Jakarta, itu.

Kiemas yang menjabat ketua Dewan Pertimbangan di PDIP itu juga menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara partai politik berhaluan nasionalisme dan Islam. Objek perjuangan keduanya sama. ”Hanya istilahnya yang berbeda. Kalau kami menyebutnya kaum marhaen, kalau PKS kaum dhuafa. Jadi, dalam hal menyejahterakan rakyat, kita punya tujuan sama,” tandasnya. Karena itu, sudah saatnya seluruh elemen bangsa tidak mendikotomikan kelompok nasionalis dan Islam.