Suswono anggota DPR RI didampingi Usman Effendi, Caleg No. 1 Dapil 3 jatim untuk DPR RI
Suswono Anggota DPR RI, Mandiri Ratu Agung ketua DPD PKS banyuwangi, dan Irwan setiawan Humas PKS Jatim saat mendengarkan aspirasi Warga di Pantai Laut Merah
Suasana mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menolak tumpang pitu (lagi…)
Pemerintah pusat terus saja menyalahkan daerah. Setelah perda (peraturan daerah) yang diobok-obok -dituding bermasalah-, giliran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuding adanya dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Sudah bersihkah pengelolaan keuangan pusat? Berikut analisi Peneliti The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) Dadan S. Suharmawijaya .
———–
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sejumlah kelemahan pengelolaan keuangan daerah. Hal itu disebut dalam ikhtisar laporan yang dibacakan Ketua BPK Anwar Nasution di depan Rapat Paripurna DPR pada Selasa (21/10). Dalam laporan BPK itu, antara lain, ditemukan pertanggungjawaban belanja daerah tanpa bukti memadai sebesar Rp 1,96 triliun. Ada juga kekurangan volume atau kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan daerah minimal Rp 77,39 miliar.
Pengelolaan anggaran daerah tanpa mekanisme APBD sebesar Rp 626,27 miliar. Ditemukan pula anggaran pemberian bantuan kepada instansi vertikal yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp 51,4 miliar. Selain itu, ada penyertaan modal pemda pada BUMD tanpa bukti kepemilikan sebesar Rp 446,94. (lagi…)
Daerah ternyata bisa memanfaatkan peluang desentralisasi. Hal itu terbukti pada banyaknya inovasi yang dihasilkan daerah selama otonomi daerah (otda). Bukan itu saja, inovasi ternyata juga bisa memicu percepatan pembangunan manusia di daerah. Pengalaman beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur menjadi contoh.
JPIP menemukan fakta menarik di daerah-daerah yang produktif melahirkan inovasi. Contohnya, daerah-daerah yang didominasi kawasan pedesaan, namun menonjol dalam inovasi pendidikan. Indikator pembangunan manusia dalam aspek tersebut menghasilkan capaian yang bagus. (lagi…)
Komitmen anggaran lingkungan hidup pemerintah kabupaten-kota di Jawa Timur (Jatim) masih rendah. Rata-rata hanya 0,03 persen dari total belanja langsung APBD. Apa dampaknya terhadap pengelolaan lingkungan hidup di daerah? Berikut ulasan Hariatni Novitasari dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
—
Dalam dua tahun terakhir, lingkungan hidup menjadi salah satu bidang yang dimonitor dan dievaluasi JPIP. Temuannya sangat bervariasi. Baik program pengelolaan lingkungan hidup maupun kebijakan penganggaran. Kategori itu kaya inovasi. Di antara lima parameter, lingkungan hidup memiliki inovasi terbanyak kedua setelah pelayanan publik. Pada Otonomi Award 2008 (OA 2008), 15 daerah bersaing ketat untuk menjadi yang terbaik.
Alokasi anggaran merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah (pemda) terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Anggaran pengelolaan lingkungan merupakan bagian belanja langsung daerah. Angka di bawah satu persen menunjukkan rendahnya komitmen pemda di Jatim. Belum semua pemda menjadikan lingkungan hidup sebagai isu utama pembuatan kebijakan di daerah. (lagi…)
Pemerintah berusaha memenuhi anggaran pendidikan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009 pun meningkat tajam. Bagaimana implikasi putusan tersebut di daerah? Berikut ulasan Nur Hidayat dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
—
Hanya berselang sehari setelah dibacakannya putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008, pemerintah segera merevisi RAPBN 2009. Hasilnya, anggaran pendidikan yang semula dipatok Rp 210 triliun dipastikan bertambah menjadi Rp 224,4 triliun. Konon, angka itu setara dengan 20 persen RAPBN 2009.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan bahwa anggaran sebesar itu tidak hanya dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), tapi juga Departemen Agama dan daerah (Jawa Pos, 16/8/2008). (lagi…)
