Politisi Senayan Bertarung di Tapal Kuda; Peta Caleg Dapil Jatim III Agustus 23, 2008

Jawapos – Dalam peta politik, wilayah tapal kuda dikenal sebagai daerah yang temperaturnya sering naik. Mungkin, itulah alasan para petinggi parpol sangat berhati-hati menempatkan kader yang akan bertarung di wilayah yang memperebutkan tujuh lursi itu.

Hampir semua partai yang meraih kursi pada Pemilu 2004 di daerah pemilihan (dapil) yang meliputi Kabupaten Situbondo, Banyuwangi, dan Bondowoso itu bersikap konservatif menghadapi Pemilu 2009. Dalam arti, mereka lebih memilih mempertahankan calon lama. Karena itu, yang muncul adalah pertarungan para politisi yang kini berada di Senayan (wajah lama, terpilih pada pemilu lalu).

Partai Golkar, misalnya, kembali menempatkan Wakil Ketua Komisi V DPR Hardisoesilo di nomor urut 1. ”Kinerja beliau di DPR selama ini terbukti baik. Karena itu, sudah sepantasnya kami calonkan lagi,” ujar Ketua Harian II Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar Firman Subagyo.

Menurut dia, sejak awal, partainya telah berkomitmen memberikan kesempatan luas kepada kader yang berprestasi. Karena itu, Hardisoesilo yang dahulu juga terpilih melalui dapil Jatim III akan dicalonkan lagi di dapil yang sama. ”Sebaliknya, kami siap memberikan sanksi moral dan organisasi kepada mereka yang gagal,” tegasnya.

Bidik Anggaran Perencanaan Lapter Rp 1,217 M; Tim Kejagung Siapkan Panggilan 59 Saksi Agustus 23, 2008

BANYUWANGI- Fokus penyidikan kasus pengadaan lahan lapter senilai Rp 56,460 M, mulai melebar. Anggaran perencanaan pembangunan lapter senilai Rp 1,217 M juga menjadi bidikan tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). “Pelaksanaan anggaran perencanaan itu tidak melalui tender. Itu perbuatan melawan hukum,” ungkap Ketua Tim kasus Lapter Kejagung, Muhammad Anwar kemarin (20/8).

Karena itu, lanjut Anwar, fokus penyidikan adanya dugaan adanya perbuatan melawan hukum tidak hanya pada proses pembebasan lahan yang merugikan keuangan negara Rp 41 miliar. Penyidikan juga akan difokuskan pada penggunaan anggaran perencanaan pembangunan lapter yang dilaksanakan tanpa melalui proses tender.

Anwar mengungkapkan, sebelum dilaksanakan pembangunan lapter, pemkab Banyuwangi menunjuk konsultan teknis dan Associates untuk melaksanaan beberapa kegiatan perencanaan. Kegiatan itu adalah, survey tipografi dan identifikasi di Kecamatan Rogojampi,dan Glenmore dengan anggaran senilai Rp 280 juta. Rencana induk bandara udara kabupaten Banyuwangi dengan nilai anggaran Rp 320 juta dan kegiatan rencana awal adan rancangan teknik terinci bandara dengan anggaran sebesar Rp 616,91 juta. “Pelaksanaan kegiatan itu tidak melalui tender dan main tunjuk saja,” kata Anwar.

Karena itu, pihaknya bekerja cepat untuk mengungkap pekerjaan tanpa tender. Sebab, dalam tahap penyelidikan, tim sudah menemukan bukti-bukti permualaan yang cukup kuat adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian negara akibat pekerjaan proyek tanpa tender itu.

Satu Caleg Terdaftar di Dua Parpol Agustus 23, 2008

SITUBONDO – Ada peristiwa menarik yang terjadi dalam penyerahan berkas persyaratan administratif calon legislatif (caleg) yang dilakukan partai politik (parpol). Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas KPUD, ada satu caleg yang terdaftar di dua parpol.

Caleg itu adalah Budi Purwanto. Pria yang kini masih menjabat sebagai anggota DPRD Situbondo itu tercatat sebagai caleg di PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional (PAN). Tak pelak, keadaan ini cukup membingungkan petugas di KPUD. ”Ini mana yang benar. Di berkas yang diserahkan PDI, Budi diletakkan di dapil 4 dengan urutan ke lima. Di PAN, saya lupa (dapil dan nomor urut). Tapi yang jelas, dia juga terdaftar. Fotonya sama kok,” ujar Syamlawi Madjid, Ketua KPUD Situbondo.

Informasi yang beredar, Budi sebenarnya ingin mengendarai PDI Perjuangan sebagai parpol yang bisa mengantarkan dirinya kembali terpilih sebagai wakil rakyat sebagaimana pada Pemilu 2004. Namun ternyata, iklim politik di internal DPC PDI Perjuangan Situbondo saat ini sedang tidak berpihak kepada dirinya.

Kaum Perempuan Dan Kemerdekaan Agustus 23, 2008

Sejarah Bangsa Indonesia di tahun 2008 ini telah memasuki seratus tahun Kebangkitan Nasional dan sepuluh tahun reformasi. Namun fakta tak dapat dipungkiri, persoalan hak-hak dasar perempuan Indonesia masih termarginalkan. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tertinggi di Asean, yaitu 307 per 100.000 kelahiran dan kesehatan balita yang masih terpuruk (Data Badan Pusat Statistik tahun 2002 sebanyak 25,8% balita Indonesia mengalami kurang gizi) adalah penanda dari termarjinalkannya pemenuhan hak-hak dasar perempuan Indonesia.

Pada tahun 2006, penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang buta aksara menurun 8,07 persen atau 12.881.080 orang. Dari jumlah tersebut, 68,5 persennya adalah perempuan (Depdiknas, 2006). Penduduk Indonesia yang masih buta aksara umumnya berdomisili di pelosok pedesaan maupun di daerah-daerah terpencil. Faktanya, dari 12,8 juta penduduk yang buta aksara, sebanyak 10,4 juta (81,2 persen) berada di 10 provinsi. Berturut-turut sesuai jumlah buta aksara terbanyak, 10 provinsi itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Banten, Bali, dan Lampung.